Network
Sayangnya hingga saat ini, tidak ada tindakan yang nyata dari pihak pemerintah daerah terkait dengan kejadian ini, sehingga Luthfi terpaksa berjuang sendiri untuk memperoleh keadilan yang layak.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, mengatakan bahwa ketidakbertanggungjawaban pihak pemerintah daerah terhadap kejadian ini juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 41 PP 34/2006, yang mengharuskan pihak pengelola jalan raya segera mengambil tindakan untuk mengatasi kendala atau kerusakan yang mengganggu fungsi dan kenyamanan pengguna jalan raya, baik itu jalan provinsi, kabupaten/kota, atau jalan desa.
Peran pemerintah daerah dalam hal ini semakin penting di tengah meningkatnya jumlah kendaraan dan masyarakat yang menggunakan jalan raya setiap harinya.
Sebagai tanggapan, pemerintah daerah perlu lebih tanggap dan responsif untuk mengantisipasi potensi bahaya atau risiko yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan aspek perlindungan dan keadilan bagi warga negara yang tercermin dalam Konstitusi dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Masyarakat perlu mendapatkan kepastian hukum, tindakan pencegahan yang aktif, proteksi dan pengawasan agar terhindar dari potensi masalah jika harus terlibat dalam lingkungan jalan raya.
Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah kabel semeraut tersebut yang dapat membahayakan masyarakat, dan apabila terjadi kejadian serupa, segera melakukan tindakan yang diperlukan sebagai upaya perlindungan dan keamanan masyarakat.
Irvan Saputra juga menyatakan bahwa warga negara, seperti Luthfi, harus mendapatkan keadilan yang pantas.
