Network
MEDANSATU.ID - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tentang dugaan pencucian uang di Kementrian Keuangan RI (Kemenkeu-RI) sungguh mengejutkan publik.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan dugaan pencucian uang itu tidak serupa dengan korupsi. Hal ini merujuk pernyataan beliau tentang dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp300 triliun bahkan lebih."Yang kami laporkan adalah hasil analisa tentang dugaan TPPU berkali-kali saya sampaikan itu, bukan laporan korupsi. Uang Rp 349 Triliun itu dugaan pencucian uang, " katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Dalam jumpa pers itu, Mahfud didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Menkopolhukam Mahfud MD, mengatakan ada transaksi mencurigakan. Transaksi itu berseleweran, ada yang berupa saham tetapi ada pula yang diduga merupakan tindakan kejahatan
Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kata Mahfud sudah terjadi sejak 2009. Dia mengatakan saat itu sudah dilaporkan tapi tidak ada kemajuan.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun," kata Mahfud dalam pernyataan, dilihat di YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (9/3/2023).
Sebelumnya Mahfud MD membuat pernyataan di akun IG miliknya ke sejumlah media, diberitakan DPR akan meminta dirinya untuk menjelaskan soal transaksi mencurigakan 300 T di Kemenkeu.
"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk
menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T. Masalah ini memang Iebih fair dibuka di DPR, " ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
Mahfud sepertinya juga sangat tegas dalam hal ini. Dalam cuitannya tersebut dia mengatakan tidak bercanda tentang ini.
"Saya dan PPATK tdk mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300 triliun lebih, " sambungnya.
Mahfud pun mengaku siap dengan data otentik yg akan ditunjukkan kepada DPR. Karena itu, Senin (21/3/2023) dirinya menunggu undangan.
"Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yg terjadi, " tegasnya.
Menkopolhukam Mahfud MD, menyarankan, agar melihat lagi pernyataan terbuka Kepala PPATK saat Jumpa Pers di Kemenkeu, Selasa kemarin.
"Pak lvan tidak bilang info itu bukan pencucian uang. Sama dengan yg saya katakan, beliau bilang itu bukan korupsi tapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik Kemenkeu, " tandasnya.***
