TKN Prabowo Menanggapi Megawati: Jangan Tuduh Jokowi Sebagai Aparat Orba karena Menolak Menjadi Petugas Partai

- 29 November 2023, 08:00 WIB
Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. /Instagram/Nusron Wahid

MEDANSATU.ID - Orde Baru (Orba) adalah masa pemerintahan yang ditandai oleh pembungkaman dan pembatasan kebebasan berbicara. Namun, akhir-akhir ini, isu tentang pembatasan kebebasan berbicara kembali mencuat dan menjadi sorotan di masyarakat.

Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, menyatakan bahwa tidak adanya pembungkaman dalam pemerintahan Jokowi merupakan sebuah tanda demokrasi yang sangat baik.

"Ikatan yang memiliki alat adalah partai yang memiliki banyak menteri, dan portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu," kata dia kepada wartawan pada Selasa, 28 November 2023.

"Jangan tuduh Pemerintah karena bertindak seperti Orba hanya karena Presiden Jokowi menolak menjadi aparatur atau petugas partai," tambahnya. Ia mengatakan bahwa pembungkaman sering terjadi pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Kian Terjepit Diprediksi Kalah Satu Putaran, Pemilih PDIP Condong ke Prabowo Gibran, AMIN Meleng

Pernyataan ini muncul setelah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, menyebut bahwa penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru.

Megawati juga menilai adanya tindakan intimidasi menjelang Pemilu 2024 yang menunjukkan perilaku penguasa seperti masa Orde Baru.

Nusron Wahid menanggapinya dengan mengatakan bahwa instrumen yang mampu melakukan tindakan seperti itu sebenarnya adalah partai yang berkuasa saat ini.

Menurutnya, partai tersebut memiliki banyak menteri, dan portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk tidak menuduh Jokowi sebagai aparatur Orba karena Jokowi tidak menggunakan posisinya sebagai alat atau petugas partai.

Baca Juga: Di Sumut, Prabowo Gibran Diyakini Kantongi Suara Lebih 60 Persen, Warganet: Tak Semudah Itu Ferguso!

Namun, Megawati menegaskan bahwa kebebasan berbicara harus diberi hak dan keluasan tanpa ada pembatasan, dan tindakan intimidatif saat Pemilu harus dicegah.

Karena, setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya dengan berbagai cara dan tentunya sangat penting untuk melihat perundangannya sendiri.

"Mestinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi ibu jengkel. Tahu enggak kenapa? Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" tutur dia. ***

Editor: Ayub MS

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah