Network
MEDANSATU.ID-PT Pertamina (Persero) baru-baru ini sepakat untuk mencabut izin usaha SPBU yang melakukan kecurangan, terutama memanipulasi meteran dispenser BBM.
“Saya sepakat, kita cabut saja izinnya karena (kecurangan) ini tidak bisa kita tolerir, khususnya adalah untuk konsumen,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.
Tetapi, Nicke menekankan tentang ketersediaan SPBU yang akan mencabut izinnya. Sebelum mencabut izin SPBU yang nakal, Pertamina harus memastikan bahwa sudah terdapat SPBU pengganti di daerah tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa ketersediaan (SPBU pengganti) di daerah tersebut harus ada. Sebelum adanya pengusaha yang baru menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kami provide (sediakan),” tegas Nicke.
Nicke menekankan pentingnya penindakan terhadap SPBU nakal. Meskipun begitu, Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
“Kita juga harus menjaga, menjamin bahwa dengan adanya penutupan-penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada periode mudik Lebaran 2024, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan pada meteran dispenser BBM. Ditemukanlah SPBU nakal di Karawang, Bekasi, Bandung, dan Serang.
Penyegelan dilakukan karena mendekati libur Lebaran 2024, ketika diprediksi banyak masyarakat akan mudik dan menggunakan SPBU. Setiap SPBU di Indonesia akan diperiksa menjelang Lebaran untuk memastikan tidka adanya kecurangan.
Baca Juga: Di Aceh, Tanpa Barkot Tidak Bisa Isi Pertalife di SPBU, Kalau Mau Harus Bayar Rp50 Ribu
Kesadaran tentang pentingnya menjada kualitas layanan bagi konsumen haruslah didorong oleh semua pihak.
Kita harus terus memberikan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya menjaga kualitas dan keamanan dalam distribusi BBM.
Mari jaga kepercayaan dan kenyamanan konsumen, selain itu dapat memfasilitasi investasi dan turut menggerakkan perekonomian Indonesia.***
