Network
MEDANSATU.ID - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dhahana Putra mengungkapkan bahwa pemilihan umum (pemilu) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan HAM.
Hal itu disampaikannya dalam acara media dialog dengan tema "BedaHAM: Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024" di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023.
"Pemilu bukan hanya sebuah proses politik, tetapi juga merupakan mekanisme mendasar yang melibatkan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia," ujar Dhahana dalam siaran pers Ditjen Ham Kemenkumham yang diterima Medansatu.id, Jumat 24 November 2023.
Ditjen HAM di Kemenkumham juga mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengedepankan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pemilu.
Tidak hanya itu, Dhahana bahkan menyampaikan apresiasi terhadap upaya-upaya KPU RI dalam mengutamakan nilai-nilai HAM, seperti yang diungkapkannya setelah pertemuan dengan Idham Holik pada Oktober lalu.
Komitmen HAM Capres dan Cawapres
Sejalan dengan semangat KPU, Kemenkumham melalui Ditjen HAM mengambil inisiatif untuk mengkampanyekan Pemilu yang ramah HAM.
Menurutnya, hal itu telah ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Dengar Kerja di Komisi III pada Selasa, 21 November 2023 lalu.
Dhahana juga menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam mendorong pemilu yang ramah HAM adalah aksesibilitas dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan.
