Ratusan Massa Sepakat Dengan DPRD Usulkan Pencopotan Walikota Siantar, Dianggap Melanggar Undang Undang

Adapun administrasi di lingkungan Pemkot Siantar yang difasilitasi oleh Badan Kepagawaian Negara tanggal 14 Desember 2022.

Ketua DPRD Kota Siantar, Timbul Marganda Lingga SH dan anggota DPRD langsung turun menjumpai massa.

Beliau menghimbau agar massa tetap, tenang dan tertib dalam menyampaikan aspirasi dan jangan mau terprovokasi hingga berakibat bentrok dengan aparat.

Selanjutnya para Anggota Dewan tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan Surat Keputusan (SK) DPRD Kota Pematangsiantar No.05 tahun 2023.

DPRD Kota Siantar berpendapat kalau dr Susanti Dewayani SpA diduga telah melakukan pelanggaran Perundang - Undangan.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, pihak DPRD Kota Siantar mengusulkan pemberhentian dr Susanti Dewayani Sp.A dari walikota sesuai yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 huruf C ayat 2 Huruf C Undang -Undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyampaikan pendapat dan usulan sebagaimana secantum dalam diktum pertama dan kedua kepada MA-RI yang memiliki kewajiban memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapatan DPRD Kota Pematangsiantar tersebut sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2023.***