Protes Korban KDRT, Jaksa Palas Beri Perlakuan Khusus Kepada Terdakwa ?

29 Februari 2024, 08:00 WIB
Pengacara korban KDRT Paul JJ SE SH MH memberikan penjelasan terkait perlakuan khusus jaksa Palas kepada pelaku diperotes korban /Medan Pikiran Rakyat/ Dedi Suang /

 

MEDANSATU.ID-Perlakuan adil untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi isu yang kompleks untuk ditangani di Indonesia.

Baru-baru ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Rico Manurung dari Kejaksaan Raya Palas diduga memberikan perlakuan spesial kepada terdakwa pelaku KDRT dalam Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Sbh yang sedang digelar di Pengadilan Negeri Sibuhuan.

Selama proses kepolisian hingga tahap persidangan, terdakwa tidak pernah ditahan dan masih berjalan bebas, meskipun melanggar UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Paul JJ SE SH MH, Kuasa hukum korban Jenti Mutiara Napitupulu menduga bahwa perlakuan spesial ini menunjukkan ketidakpedulian dan kurangnya empati terhadap korban, mulai dari tidak menahan pelaku hingga hanya menuntut hukuman 1 tahun penjara untuk pelaku KDRT.

Baca Juga: Bank Syariah Indonesia Cabang Rantaupapat Diduga Korupsi, Kacab Novan dan Sejumlah Saksi Diperiksa Jaksa

Padahal, Pasal 44 Ayat 1 UU PKDRT menetapkan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau membayar denda sebesar Rp 15 juta untuk orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Andri Rico Manurung hanya memberikan tuntutan hukuman 1 tahun penjara tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan masih terkait dengan korban.

Hal ini menunjukkan kurangnya urgensi dalam penegakan hukum terkait kasus KDRT. Paul JJ SE SH MH mengemukakan bahwa urgensi penegakan hukum terkait kasus ini diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada 22 September 2004 sebagai pembaharuan hukum nasional.

Lalu ada Lembaga Negara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.”

Baca Juga: Jaksa Masuk Pesantren, Program Kejati Sumut Agar Santri dan Santriwati Paham Hukum

Selaku Kuasa hukum korban KDRT, Paul JJ SE SH MH meminta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan obyektif dalam mengadili terdakwa dan memutuskan vonis yang maksimal sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap.

Penegakan hukum terkait KDRT sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia perempuan serta menyadarkan masyarakat akan kejahatan dalam lingkup rumah tangga yang seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut.***

 

Editor: Dedi Suang MS

Tags

Terkini

Terpopuler