Network
MEDANSATU.ID - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa Pemilu atau Pilpres 2024 tidak hanya tentang hasil akhir.
Hal itu disampaikan saat diskusi dalam acara media dialog dengan tema "BedaHAM: Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024" di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023.
Todung Mulya Lubis juga menjelaskan bahwa bukan hanya masalah memilih atau dipilih, tapi juga menjaga agar proses pemilu tidak cacat.
Baca Juga: Ditjen HAM Kemenkumham Inisiasi Dialog Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024
“Tidak hanya semata-mata memilih atau dipilih. Melainkan, ada sistem Langsung Umum Bebas Rahasia. Kalau itu tidak bisa dilakukan akan dipertanyakan. Yang penting proses pemilu tidak cacat,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Medansatu.id pada Jumat 24 November 2023.
Selanjutnya, dalam kesempatan diskusi, Todung menyoroti pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat dan berkomitmen pada Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya, seorang pemimpin negara harus tunduk pada audit HAM.
“Kita harus memiliki presiden memiliki audit ham. Apakah kita mau melakukan itu. Dan bila secara demokrasi substantif itu ada pada kewenangan KPU,” ujarnya.
Selain itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud pun menambahkan bahwa harapannya adalah siapapun yang menjadi Presiden RI harus lolos dari audit HAM.
