Info Terkini Tentang Geopark Kaldera Toba, Wan Hidayati Dinilai Paling Tepat Mengembalikan Kepercayaan UNESCO

- 9 Desember 2023, 12:00 WIB
Wan Hidayati adalah sosok orang yang paling tepat mengembalikan marwah Geopark Danau Toba setelah mendapat kartu kuning dari UNESCO.
Wan Hidayati adalah sosok orang yang paling tepat mengembalikan marwah Geopark Danau Toba setelah mendapat kartu kuning dari UNESCO. /Picarts/Pemprovsu

MEDANSATU.ID - Ahli geologi asal Sumatera Utara, Jonathan Tarigan, menyatakan bahwa mantan General Manager Geopark Kaldera Toba, Wan Hidayati, merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGGp).

Menurut Jonathan, Wan Hidayati telah berperan aktif dalam menjadikan Geopark Kaldera Toba diterima sebagai anggota UNESCO Global Geoparks melalui sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada tanggal 7 Juli 2020, setelah perjalanan panjang sejak tahun 2009.

“Salah satu keunggulannya, beliau (Wan Hidayati) menjadi sosok yang paling berperan menjadikan Geopark Kaldera Toba diterima menjadi anggota UNESCO Global Geoparks melalui sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Perancis pada 7 Juli 2020, setelah perjalanan panjang sejak tahun 2009,” katanya di Medan, Baru-baru ini.

Jonathan meyakini bahwa dengan keberadaan badan pengelola yang tepat, Geopark Kaldera Toba akan mampu mensinergikan konsep geopark dengan program pemerintah untuk memperkuat pembangunan pariwisata Danau Toba agar lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Persiapan Maksimal untuk Kejuaraan Dunia Aquabike Jetski 2023 di Danau Toba, Siap Sambut 100.000 Penonton

Namun, Jonathan juga menyayangkan bahwa Taman Bumi (geopark) Kaldera Toba, yang telah diperjuangkan dengan susah payah hingga berhasil mendapat pengakuan dari UNESCO, masih belum mampu dikelola dengan pendekatan konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan komunitas lokal.

Oleh karena itu, Geopark Kaldera Toba telah mendapat peringatan dari UNESCO dan tidak tertutup kemungkinan status keanggotaannya dicabut.

Jonathan menilai permasalahan ini harus menjadi dasar utama bagi instansi pemerintah terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk menata ulang struktur organisasi di tubuh kepengurusan BP-TCUGGp.

Pemprov Sumut pun diingatkan agar melakukan restrukturisasi dan reorganisasi di tubuh BP-TCUGGp agar lebih mengedepankan aspek dan nilai profesionalitas.

Halaman:

Editor: Ayub MS

Sumber: Rilis


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah