Network
MEDANSATU. ID - Massa mahasiswa tergabung dalam Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Aset Sumatera Utara (PP-GEMPASU) berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatare Utara (Kejatisu).
Demo puluhan mahasiswa PP Gempasu mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Tinggi Sumut, untuk membongkar dugaan indikasi suap jabatan di Pemprovsu hingga pencopotan Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR Sumut.
Massa mahasiswa berorasi di depan Kantor Kejatisu Jalan Abdul Haris Nasution pada Senin 26 Juni 2023, dikawal oleh aparat kepolisian dengan mbentangkam spanduk dan menyampaikan 6 poin tuntutan.
Kejati Sumut Idianto SH MH kepada Medansatu Pikiran Rakyat melalui Kasi Penkum, Yos Tarigan SH MH, mengatakan kalau aksi para mahasiswa diterima oleh kejaksaan dalam menyampaikan pendapat.
"Massa mahasiswa yang menyampaikan pendapat diterima oleh Erna Barus di depan gerbang. Dan menyampaikan, apabila ada data fakta, silahkan sampaikan dan atau dapat dimasukkan melalui PTSP sebagai tempat penyampaian segala informasi satu pintu di Kejati Sumut,"ujar Yos Tarigan.
Sementara itu terkait aksi dari mahasiswa, Kepala BKD Pemprovsu Syafruddin yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan terkait tuntutan dan tudingan para mahasiswa terhadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut.
Baca Juga: Perseteruan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bambang Pardede Belum Ada Titik Temu, Masih Adu Argumen
Berikut 6 poin dari tuntutan mahasiswa yang disampaikan dari depan gerbang Kantor Kejati Sumut di Jalan Abdul Haris Nasition, Kota Medan, Sumut.
1) Massa mahasiswa mendukung penuh Kejatisu agar melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Kepala BKD Sumut dan mantan Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKD Pemprovsu.
2) Massa mahasiswa meminta Kejatisu melalukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Kepala dan Kabid Mutasi BKD Pemprovsu atas dugaan adanya korporasi yang baik yang mengakibatkan ketakutan kepada pegawai di Pemprovsu.
3) Massa mahasiswa meminta Kejatisu membongkar dugaan suap jabatan dan semena-mena menonjobkan pegawai yang tanpa dasar dan kesalahan yang melanggar aturan.
4) Massa mahasiswa meminta Gubsu agar mencopot dan mengevaluasi jabatan Kepala BKD dan jajarannya yang diduga tidak mampu bekerja dengan baik dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
5) Massa mahasiswa meminta agar APH membongkar kasus dampak pencopotan Kadis PUPR Bambang Pardede, siapa oknum dibalik pencopotannya sebagai Kadis PUPR Sumut.
6) Massa mahasiswa meminta APH agar menangkap dan mengadili segera okum oknum yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kegiatan di atas hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.***
