Network
MEDANSATU.ID - Mayor Dedi Hasibuan dengan membawa 40 personil dari Kodam I Bukit Barisan menggeruduk Polrestabes Medan. Mayor Dedi mengintervensi Kompol Teuku Fathir Mustafa sebagai Kasatreskrim Polrestabes Medan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Dikatakan dalam banyak pemberitaan, Mayor Dedi Hasibuan ingin meminta penangguhan terhadap ARH yang ditahan Polrestabes Medan, kasus pemalsuan surat keterangan lahan di sebuah perseroan terbatas (PT) di Sumatera Utara.
Menurut berita yang beredar, kedatangan Mayor Dedi Hasibuan dan personil ke Polrestabes Medan tersebut sempat menekan dan mengancam dengan kalimat-kalimat keras. Kehadiran personil TNI itu dari siang hari hingga malam. Akhirnya ARM ditangguhkan.
Klarifikasi atas tindakan tersebut datang dari kedua belah pihak. Baik Polri maupun TNI menyatakan tidak terjadi hubungan yang retak antara kedua institusi tersebut. Kedatangan Mayor Dedi untuk koordinasi saja.
Baca Juga: Tak Mau Kalah, Raffi Ahmad Kembali Live Streaming di Shopee Live untuk Cetak Rekor Baru!
Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian juga membenarkan jika Mayor Dedi Hasibuan mendatangi Polrestabes Medan. Dia menyebut Mayor Dedi memang ingin menanyakan progres penangguhan ARH.
"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana," kata Rico kepada sejumlah media.
Rico mengatakan bahwa setelah dijelaskan pihak Polrestabes Medan memahami dan memberikan penangguhan tersebut.
Rico membantah kedatangan personilnya ke Polrestabes Medan sebagai bentuk penyerangan. Menurutnya itu hanya kebetulan, Mayor Dedi Hasibuan membawa teman-temannya.
Menurutnya mau datang 10 orang atau pun satu orang itu hal yang biasa saja. Bukan lantas membuat hal itu menjadi persepsi negatif. "Kalau membawa teman-temannya bukan lantas berarti mau menyerang, " kata Rico.
Klarifikasi juga diberikan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi . Dia mengatakan kedatangan Mayor Dedi Hasibuan dan beberapa anggota TNI ke Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait penahanan ARH yang merupakan saudaranya.
"Iya memang benar, Mayor Dedi datang ke ruangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Belau ingin berko berkoordinasi terkait permohonan penangguhan penahanan tersangka ARH yang merupakan keluarganya," kata Hadi dalam keterangan yang diterima, Minggu, 6 Agustus 2023.
Kata Hadi siapapun yang datang ke kantor polisi baik masyarakat sipilaupun TNI itu adalah hal yang biasa. Bahwa tugas Polri sebagai pelayan kepada semua pihak. Kami TNI Polri solid, setiap hal selalu dikoordinasikan dengan baik, " jelas Kabid Humas Polda Sumut.
Sementara itu Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi, Minggu 6 Agustus 2023 menanggapi kehadiran sejumlah TNI di Polresta Medan tersebut dengan mengirimkan pernyataan tertulis ke media.
Menurut Hendardi hal itu merupakan normalisasi intimidasi penegakan hukum yang kembali terjadi setelah apa yang dilakukan KPK yang berujung permintaan maaf pada kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas RI.
Menurut Hendardi, kunjungan itu lebih seperti intervensi kinerja penegakan hukum, yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan walaupun sebelumnya Mayor Dedi Hasibuan juga mengaku silaturahmi untuk membantu penegakan hukum.
Hal ini akan mendorong 'normalisasi intimidasi' penegakan hukum di banyak sektor, seperti cara-cara yang ditunjukkan oleh masing-masing juru bicaranya terkait apa yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Hotel Instagramable di Medan yang Wajib Diketahui oleh Para Travelers!
Beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang (19/4/2023) dan Jeneponto (27/4/2023) menunjukkan pola penyelesaian semacam ini dan terus berulang. Semuanya diselesaikan dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri 'Sinergi dan soliditas artifisial'.
"Inilah yang membuat kasus serupa terulang kembali dan nyaris tidak pernah terselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demkratis dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum dalam kerangka negara hukum, " ujarnya.
Supremasi TNI dengan _previlege_ peradilan militer merupakan salah satu penyebab permanen 'normalisasi' intervensi penegakan hukum akan selalu terjadi.
Cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan bisa terjadi meskipun orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tetapi menunjuk TNI sebagai penasehat hukum.
Baca Juga: Samsung Galaxy A75 Sudah Rilis di India, Wajib Tahu Spesifikasi dan Fitur Menariknya!
"Di sisi lain, peningkatan profesionalitas dan integritas para penegak hukum, juga menuntut perbaikan terus menerus, " ujarnya.
Kodam I/Bukit Barisan dalam waktu yang tidak terlalu lama harus memeriksa dan memastikan tidak berulang nya peristiwa serupa. Harus diberi sanksi setimpal setiap terjadinya dugaan pelanggaran disiplin prajurit.
Sementara institusi Polri sangat penting melakukan investigasi duduk persoalan yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum ini. Profesionalitas dan integritas Polri harus menjadi lingkup pemeriksaan, sehingga dapat memberikan pembelajaran secara institusional.
Dalam jangka panjang, Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum harus terus menerus dilakukan, khususnya membangun relasi sipil-militer yang sehat sebagai pekerjaan rumah.
Baca Juga: Disabilitas Unjuk Kebolehan di CFD Lapangan Merdeka Promosikan Olahraga
"Untuk terus menerus melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional, " tandasnya. ***
