Network
MEDANSATU.ID - Pemberdayaan masyarakat dalam konteks Undang Undang Pemajuan Kebudayaan daerah adalah suatu upaya bersifat parsitipatif guna menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, kemampuan, kepedulian dan kebersamaan segenap lapisan masyarakat untuk membangun kemandirian, kesejahteraan dan penghidupan berkelanjutan yang bersinergi dengan berbagai sumber potensi daerah yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keanekaragaman budaya yang ada di daerah.
Menyikapi hal itu, Masyarakat Budaya Sumut melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Kamis 11 Mei 2023 untuk berdiskusi bagaimana agar pembentukan Majelis Kebudayaan Sumut (MKSU) bisa terealisasi secepatnya.
"Kedatangan kami merupakan kelanjutan dari pertemuan para pekerja budaya pada Kamis 10 Mei 2023 di Deliserdang. Di situ kami sepakat menyatukan persepsi tentang MKSU, " kata Aan Eneste saat diterima Kabid Kebudayaan Disparbudkraf Sumut, Silvia Rosita Armayanti Lubis.
Dari pertemuan itu lahir Agenda untuk diusung pada audensi dengan Dinas Disparbudkraf Sumut Antara lain: 1.Pembentukan Majelis/Dewan Kebudayaan Sumatera Utara. 2.Pemilihan pengurus secara Musyawarah dan transparan. 3.Tempat/Waktu untuk pelaksanaan musyawarah memilihan dan 4. Sayembara Logo MKSU.
Baca Juga: Kasmaran Ganjar Deklarasi, Gelar Seni dan Budaya se Sumut, Yakin Gendong 'Pak Uban' jadi Presiden
Kabid Kebudayaan Disparbudkraf Sumut mengatakan sangat merespon keinginan para budayawan untuk membentuk MKSU sesuai amanat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, no 5 tahun 2017.
"Kami senang dan bahagia atas kunjungan para budayawan yang luar biasa, karena ada ikut seperti Tengku Mirna Sinar, Tengku Rio, dua tokoh budaya yang tentunya membuat kridebelitas pertemuan ini tidak diragukan lagi, " ujar Kabid.
Namun lanjut Kabid Silvia pada pertemuan itu, Kadis Disparbudkraf Sumut Zumri Sulthony tidak bisa menghadiri audensi para budayawan Sumut yang datang dari berbagai strata sosial tersebut. Dari Seniman hingga para akadimisi, sastrawan, antropolog, arsitektur, sejarawan sehingga hasil pertemuan akan segera disampaikan kepada Kadis.
"Saya sangat menghargai pertemuan ini dan nanti akan saya laporkan kepada Pak Kadis. Sebab banyak yang harus disikapi terkait hal ini meskipun memang pembentukan MKSU telah diamanatkan oleh Undang-undang. Tetapi kami paham bahwa MKSU harus segera kita bentuk, " ujarnya.
