Network
MEDANSATU.ID-Masyarakat Desa Bingkawan dan Desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan aksi demo atas petisi mereka tentang pemalsuan surat untuk pembuatan akta otentik oleh Nirvana Memorial Nusantara.
Upaya damai mereka untuk bertemu dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diambil oleh PT Nirvana. Tuntutan mereka termasuk "Keluarkan Surat Lokasi PT. Nirvana di Desa Rambung Baru" dan "Pak Camat, Segera Perjelas Batas Desa Rambung Baru dan Bingkawan."
Surat-surat palsu dan kesepakatan fiktif tentang bagian lahan, ganti rugi, dan hak kepemilikan disalahgunakan oleh PT Nirvana, dengan konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi pemakaman.
Pemilik lahan, Kelompok Tani Lempar Lau Tengah Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang bergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil Anti Perampasan Tanah, mendesak keadilan dalam perselisihan mereka dengan PT Nirvana.
Akibatnya, mereka membakar ban dan menutup jalan Jamin Ginting, yang adalah akses penting antara Medan dan Tanah Karo. Aparat TNI dan Polri diikutsertakan untuk mengamankan wilayah dan meredakan kerusuhan.
Sementara itu, sekelompok mahasiswa dari Cipayung Plus Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan, menyoroti kurangnya tindakan kepolisian untuk menangani tindakan kriminal seperti kejahatan jalanan, tempat hiburan malam ilegal, dan perdagangan narkoba di kota tersebut. Mereka juga menuntut agar Kapolrestabes Medan diberhentikan.
Dalam responsnya, Kapolrestabes Medan meminta kerja sama masyarakat dalam menjaga keamanan dan menegaskan upaya mereka dalam memberantas kejahatan jalanan, seperti pemerasan dan curanmor.
Ketegangan antara masyarakat, kepolisian, dan PT Nirvana menimbulkan dampak yang merugikan bagi bisnis dan masyarakat sekitar.
Investasi diaspora harus memperhitungkan isu-isu sosial dan bisnis lokal saat membangun di daerah dimana mereka bukan penduduk asli.
Untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang dalam tujuan sosial dan bisnis mereka, investor bilateral dan multilateral perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas dari kegiatan mereka dan memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan kepentingan masyarakat setempat.
Hal ini dapat dicapai melalui transparansi dalam penyedian informasi dan konsultasi dengan masyarakat setempat.
Membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan pihak lokal dapat membantu mengurangkan risiko dan menghasilkan dampak sosial yang positif.
Bisnis yang bertanggung jawab sosial dapat menyeimbangkan tujuan meningkatkan laba dengan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Namun, kejadian di Sumatera Utara mengingatkan kita bahwa kerusuhan sosial dapat terjadi dimanapun. Karena itu, konsep tanggung jawab sosial harus diterapkan oleh seluruh pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adil.
Masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, dan mendapat dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan hak mereka secara adil.
Sebaliknya, kebijakan dan tindakan pemerintah harus memperhitungkan kepentingan dan hak masyarakat, dan perusahaan harus peduli terhadap dampak sosial dari kegiatan mereka.
Hanya dengan kemitraan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang nyata oleh seluruh pihak, kita dapat membangun dunia yang lebih baik.***
