Proyek Kementrian PUPR IPA Labuhanbatu Menuai Kritik, GARANSI Minta APH Usut dan Audit Diduga Ada Penyimpangan

Sementara PT Indobangun Megatama dengan penawaran Rp 57.299.431.186,- dikalahkan dengan alasan pengalaman pekerjaan tidak sesuai pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang diisyaratkan dan lingkup pekerjaan pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air Minum).

Secara logika, untuk tingkat 3 (tiga) perusahaan besar itu, tidak mungkin tidak mampu melengkapi perusahaannya dengan persyaratan umum seperti yang diminta panitia lelang. Terkesan kesalahan tersebut sengaja dibuat-buat.

"Jadi kesimpulan yang didapat bahwa proyek tersebut terlalu dipaksakan untuk dapat melakukan konspirasi KKN (korupsi kolusi nepotisme)," katanya.

Sementara itu, kata Sangkot, keterlibatan Pemkab Labuhanbatu, PDAM Tirtabina dan penyedia kerja dalam hal ini Kementrian PUPR Direktorat Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Satker Wilayah I Sumut, perlu dipertanyakan.

"Sangat diharapkan agar aparat penegak hukum yakni Poldasu dan Kejatisu segera memeriksa seluruh instansi yang terlibat di dalamnya,” ujarnya.

Masalah ini, kata Sangkot , tidak hanya sampai dua instansi hukum yang di Sumut saja. “Kita juga akan laporkan hal ini ke KPK, Kejagung dan Mabes Polri, termasuk data penyimpangan ini akan kita beritakan pada media massa nasional, karena kegiatan ini sangat patal, antara lainnya perusahan yang memenangkan tender ternyata perusahan yang sudah masuk daftar blacklist,” pungkasnya.***