Oknum Dosen Univa Labuhanbatu Diduga 'Mutilasi' Dana KIP, Begini Penjelasan Kasipenkum Kejati Sumut

- 3 Juni 2023, 18:22 WIB
Ilistrasi. Oknum Dosen Univa Labuhan Batu. , 'Mutilasi' Dana KIP, Begini Penjelasan Kasipenkum Kejati Sumut
Ilistrasi. Oknum Dosen Univa Labuhan Batu. , 'Mutilasi' Dana KIP, Begini Penjelasan Kasipenkum Kejati Sumut /Pixabay/

Unras dilakukan mereka di lingkungan kampusnya, Kamis 14 Maret 2023. Heri Faisal Hasibuan selaku koordinator aksi menyebutkan, mereka meminta agar Kejari Labuhanbatu mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi kepada mahasisa Univa Labuhanbatu ini.

Baca Juga: Kecopetan Saat dalam Bus, Nek Ernawati Asal Rumbai - Pekanbaru, Dipulangkan Polsek Firdaus Sumut

"Di Univa Labuhanbatu ada sebanyak 247 mahasiswa penerima bantuan beasiswa KIP dari pemerintah, yang mana setiap orangnya akan mendapatkan biaya kuliah sebesar Rp 2,4 juta dan biaya Kehidupan sebesar Rp 4,8 juta."

"Tetapi pada kenyataannya dalam penyaluran dana KIP tersebut terutama pada dana biaya kehidupan yang mestinya menerima Rp 4,8 juta namun nyatanya cuma menerima Rp 1,7 juta saja. Artinya ada sekitar Rp 3,1 juta dipotong dari pihak kampus, " ucapnya.

Tarmiji selaku massa aksi yang juga merupakan salah seorang mahasiswa penerima beasiswa KIP mengaku jika dirinya dan beberapa temannya diminta sejumlah uang sebagai rasa terimakasih kepada pihak kampus lantaran telah mendapatkan dana beasiswa tersebut.

"Awal mulanya saya dan 10 orang lainnya di kumpulkan di ruang kelas oleh Bapak Mifta. Kemudian kami dberitahukan kalau kami diminta bayar uang terimakasih sebesar Rp3, 1 juta per orang. "

Baca Juga: Petugas Lidpamfik Pomdam I/BB dan Denpom I/6 Batam Tangkap Terduga Pelaku Judi Togel

Kemudian semua uangnya lanjut Tarmiji dikumpulkan pada dirinya. Kemudian setelah selesai dia juga disuruh mengantarkan uang tersebut ke Warkop Netral oleh Pak Miftah.

"Saya langsung mengantarkan uang itu ke Warkop Netral dan kemudian uangnya saya serahkan pada Pak Miftah. Di situ ada juga Bapak Rektor Univa Basyarul Ulya Nasution dan Pak Rusli," akunya.

Tak hanya sampai di situ lanjut Tarmiji mereka juga dimintai uang sebesar Rp 1.025.000 perorang. Kata Tarmiji uang tersebut untuk membayar administrasi seperti almamater, uang pembangunan, kaos, dan KTM.

Halaman:

Editor: Ayub Fahreza


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x