Network
Lembaga ini ujar pria yang konsen di kebudayaan ini, dijadikan sebagai panggung pada sebuah kepentingan-kepentingan sehingga menciptakan produk kegagalan yang tanpa sadar diciptakan oleh para pelaku kebudayaan itu sendiri, dan berpihak kepada keuntungan pribadi.
"Dan atmosfir kegiatan berkesenian yang merupakan bagaian dari kebudayaan semakin tekor dan buntung. Tidak pernah 'bunting'. Lembaga-lembaga itu diciptakan dan pemilihan kepengurusannya dilakukan secara sepihak dan tidak transparan. "
"Dalam beberapa dekade belakangan ini, terkadang lembaga ini dijadikan, wadah aji mumpung, oleh beberapa pihak yang dekat dengan para penguasa di pemerintahan, " ketus Aan Eneste mengutip status Hafiz Taadi (budayawan) di akun Facebook nya.
Sebelumnya, menyikapi hal tersebut, Masyarakat Budaya Sumut yang menginginkan perubahan baik secara sistem pemilihan dan pengeloaan organisasi kelembagaan, pada Hari Kamis 11 Mei 2023 atas nama Masyarakat Budaya Sumatera Utara, melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
Baca Juga: Masyarakat Budaya Audensi ke Disparbudkraf, Diskusi Tentang Kebudayaan di Sumut dan Peran Majelis
"Kita datang untuk beraudensi dan berdiskusi bagaimana perkembangan pemajuan Kebudayaan di Sumatera Utara ke depannya. Audensi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan para masyarakat budaya Sumatera Utara, pada Kamis 10 Mei 2023 di Lubuk Pakam Deli Serdang, " ujar Aan.
Dari pertemuan tersebut disepakati menyatukan persepsi tentang antara lain; 1.Pembentukan Majelis/Dewan Kebudayaan Sumatera Utara. 2.Pemilihan pengurus secara Musyawarah dan transparan. 3.Tempat/Waktu untuk pelaksanaan musyawarah memilihan, 4. Sayembara Logo MKSU dan 5. Mendukung PERDA Kebudayaan Sumatera Utara.
Masyarakat budayawan Sumut yang hadir dalam pertemuan itu dari berbagai strata sosial. Dari seniman hingga para akadimisi, sastrawan, antropolog, arsitektur, sejarawan dan media.
Dalam pertemuan itu, masyarakat budaya meminta agar Disparbudkraf Sumut segera membentuk MKSU karena ini merupakan keharusan, bahwa setiap daerah harus memiliki Majelis Kebudayaannya sendiri, mengingat peran Kebudayaan yang begitu penting dalam pembangunan karakter bangsa yang sudah mulai tergerus.
